Daerah

Gubernur Jabar Jemput Langsung 12 Warga di Maumere, Tegaskan Komitmen Lawan Perdagangan Orang

×

Gubernur Jabar Jemput Langsung 12 Warga di Maumere, Tegaskan Komitmen Lawan Perdagangan Orang

Sebarkan artikel ini
12 WARGA JABAR DIDUGA K0RB4N TPPO - AKHIRNYA BISA DIPULANGKAN | PROSES HUKUM TETAP BERJALAN
12 WARGA JABAR DIDUGA K0RB4N TPPO - AKHIRNYA BISA DIPULANGKAN | PROSES HUKUM TETAP BERJALAN (KDM CHANNEL )

Maumere (Porostimur)  – Gubernur Dedi Mulyadi turun langsung ke Maumere, Kabupaten Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk menjemput 12 warga asal Jawa Barat yang diduga menjadi ().

Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab langsung terhadap keselamatan warganya di luar provinsi.

Kedatangan Dedi Mulyadi disambut aparat setempat serta sejumlah pihak terkait. Ia memastikan seluruh warga dalam kondisi aman sebelum dipulangkan ke Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban setelah tiba di daerah asal.

Dalam keterangannya, Dedi menegaskan bahwa pemulangan ini tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik perdagangan orang yang melibatkan perekrutan tenaga kerja perempuan dengan iming-iming pekerjaan, namun berujung pada kondisi kerja yang tidak sesuai perjanjian awal.

“Negara tidak boleh abai. Siapa pun yang merekrut dan menempatkan warga secara tidak manusiawi harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Berdasarkan informasi awal, para korban diduga mengalami tekanan kerja dan ketidakjelasan sistem pengupahan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan hak-hak mereka dipulihkan, termasuk perlindungan selama proses penyelidikan berlangsung.

Langkah cepat Gubernur Jawa Barat ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab aktif dalam melindungi warganya, termasuk ketika mereka bekerja di luar wilayah administratifnya. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik perekrutan tenaga kerja antardaerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas daerah guna mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *