JAKARTA, Porostimur.co- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengorbankan sektor pendidikan.
Menurutnya, isu yang menyebut anggaran pendidikan dipangkas karena program tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bisa menyesatkan public.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah,” kata Teddy saat memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2).
Teddy bahkan menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan seluruh program strategis pendidikan yang sudah berjalan sebelumnya. Bahkan, sejumlah program bantuan pendidikan bagi masyarakat terus diperkuat. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar dipastikan tetap berjalan sebagai bagian dari upaya menjaga akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Ia menegaskan, tidak ada satu pun program pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan oleh pemerintah saat ini.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan,” tegasnya.
Pemerintah juga, lanjut dia, memperluas intervensi di sektor pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menampung anak-anak yang putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan. Sekolah ini dirancang sebagai sistem pendidikan terpadu yang menyediakan fasilitas lengkap bagi siswa, mulai dari asrama, pendidikan, makanan bergizi, hingga jaminan kesehatan.
“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau bahkan tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Mereka diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan bergizi, dan dijamin kesehatannya,” ujar Teddy.
Saat ini, sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa telah mengikuti program tersebut di 166 sekolah. Pemerintah berencana menambah sekitar 100 sekolah baru pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki infrastruktur pendidikan nasional. Hingga 2025, sekitar 16 ribu sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun.
Upaya modernisasi pembelajaran juga dilakukan melalui distribusi televisi digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Hingga tahun lalu, sekitar 280 ribu unit televisi telah disalurkan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi.
Teddy menegaskan, program MBG tidak dimaksudkan menggantikan kebijakan pendidikan, melainkan melengkapi strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada kesiapan belajar siswa, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara berkelanjutan.
“Program MBG memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, sehingga mampu belajar dengan lebih baik dan siap bersaing di masa depan,” kata Teddy.
Dengan demikian, pemerintah menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan gizi anak bukanlah dua kebijakan yang saling bertentangan, melainkan bagian dari satu strategi pembangunan nasional yang saling menguatkan. Teddy juga menambahkan bahwa program MBG juga tidak mengabaikan kesejahteraan guru, bahkan semakin mendapat perhatian. Misalnya, lanjut dia, insentif untuk guru honorer naik menjadi Rp 400.000 dan tunjangan untuk gunu Non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
