Oleh Capt Sorindra, SH, MM, M. Mar
Sejarah kemerdekaan Indonesia sering kali dirayakan sebagai drama heroik pertumpahan darah. Kita diajarkan untuk memuji keberanian fisik: bagaimana para pendiri bangsa dan pejuang 1945 menghadapkan dada telanjang serta bambu runcing di hadapan moncong meriam modern.
Namun, kita sering lupa bahwa bambu runcing bukanlah sekadar alat pembunuh—ia adalah simbol dari keterdesakan ekstrem akibat ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi. Bambu runcing lahir karena rakyat tidak memiliki instrumen ekonomi untuk membela dirinya sendiri.
Delapan puluh satu tahun berlalu, panggung sejarah tidak lagi menyajikan invasi militer secara kasar. Dalam pidato kenegaraan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan reposisi strategi kedaulatan bangsa.
Jika pada era revolusi fisik pertahanan diri diwujudkan lewat senjata rakitan, kini kedaulatan dipertahankan melalui kelembagaan ekonomi tingkat tapak: Koperasi Desa dan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis.
Secara sekilas, menyandingkan romantisme perjuangan militer dengan koperasi desa terkesan kontradiktif, bahkan terlampau membumi.
Namun, di situlah letak sudut pandang yang jarang dibedah: Koperasi Merah Putih bukan sekadar program kesejahteraan sosial atau proyek bagi-bagi bantuan, melainkan sebuah arsitektur geopolitik dalam negeri untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi yang selama ini terfragmentasi.
Membongkar Anatomi Kedaulatan Modern
Kedaulatan nasional abad ke-21 tidak lagi diukur dari seberapa banyak jet tempur yang terparkir di pangkalan udara, melainkan dari seberapa tangguh sebuah negara menopang ketahanan pangan dan nutrisi manusianya dari guncangan global.
Dalam bingkai ini, program Makan Bergizi Gratis dan revitalisasi Koperasi Desa yang diusung Presiden Prabowo merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.
Sebagaimana diungkapkan oleh analisis politik-ekonomi pembangunan, kegagalan terbesar era pasca-reformasi adalah membiarkan desa hanya menjadi penonton dan pasar pasif bagi arus kapitalisme perkotaan.
Ketika produk-produk manufaktur raksasa menguasai warung-warung desa sementara hasil tani dihargai murah oleh rantai tengkulak yang panjang, kedaulatan rakyat sejatinya sedang dikangkangi secara halus.
Di sinilah Koperasi Merah Putih bekerja sebagai instrumen counter-hegemoni. Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa kedaulatan rakyat adalah supremasi hukum tertinggi. Secara eksplisit, pesan ini menegaskan bahwa amanat Konstitusi—khususnya Pasal 33 UUD 1945—tidak boleh berhenti menjadi hiasan teks akademis.
Tiga Transformasi Radikal: Dari Senjata Fisik ke Senjata Ekonomi
Pergeseran dari paradigma bambu runcing menuju gerakan koperasi desa membawa tiga transformasi radikal dalam melandasi kedaulatan bangsa:
• Demokratisasi Modal di Tingkat Tapak: Koperasi Desa memutus ketergantungan masyarakat pedesaan dari jeratan tengkulak dan lembaga keuangan informal yang memeras. Modal tidak lagi menumpuk di pusat-pusat finansial urban, melainkan berputar di dalam ekosistem lokal.
• Integrasi Rantai Pasok Pangan: Program Makan Bergizi Gratis tidak dirancang sebagai bentuk kepatuhan karitatif (charity), melainkan demand generator (pencipta permintaan) bagi hasil tani, ternak, dan nelayan lokal yang disalurkan melalui koperasi.
• Kemandirian Kesehatan Geopolitik: Modal manusia (human capital) adalah benteng pertahanan utama. Memberikan nutrisi memadai bagi generasi muda sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bangsa ini tidak bergantung pada bantuan eksternal di masa depan.
Roh perjuangan para pahlawan yang telah berkalang tanah tidak pernah hilang. Ia hanya berganti wujud sesuai tantangan zamannya. Apabila dahulu bambu runcing digunakan untuk mengusir entitas asing dari tanah air, maka hari ini Koperasi Desa didirikan untuk mengusir kemiskinan struktural dan ketimpangan yang merantai potensi rakyat.
Menilai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo secara objektif menuntut kita untuk melihat melampaui retorika politik harian.
Langkah menjadikan koperasi dan pemenuhan gizi sebagai panglima kedaulatan adalah pengakuan jujur bahwa negara yang kuat tidak bisa berdiri di atas perut rakyatnya yang kosong dan ekonomi desa yang lumpuh. Kedaulatan sejati berawal dari piring makan anak-anak desa dan kejayaan para petani di tanahnya sendiri.*
Capt Sorindra SH, MM, M. Mar, Kepala Seksi Kesyahbadaran Kantor UPP Kelas I Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
