Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sinyal politik yang kuat kepada para elite nasional. Dalam acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang dihadiri ribuan jemaah, ia mengajak seluruh pemimpin bangsa untuk menurunkan tensi perbedaan dan mengutamakan kebersamaan demi kemajuan Indonesia.
Menurut Prabowo, negara sulit bergerak maju jika para pemimpinnya terus berada dalam pusaran konflik dan perpecahan. Persatuan, kata dia, merupakan fondasi utama bagi kekuatan sebuah bangsa.
“Tidak ada bangsa yang kuat, tidak ada bangsa yang bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun. Karena itu, saya selalu mengajak semua unsur mari kita bersatu,” tegas Presiden Prabowo, seperti disiarkan melalui Sekretariat Presiden, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (8/2/2026).
Ia menilai perbedaan pandangan, persaingan politik, hingga perdebatan keras merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar. Namun seluruh dinamika itu harus berujung pada satu titik temu: kepentingan nasional dan persatuan.
Mengangkat Falsafah Jawa
Untuk menegaskan pesannya, Prabowo mengutip falsafah Jawa Mikul Dhuwur, Mendhem Jero. Ungkapan tersebut mengandung makna menjunjung tinggi kehormatan serta menutup rapat-rapat keburukan atau dendam masa lalu.
Bagi Prabowo, nilai tersebut adalah warisan moral para ulama, kiai, dan leluhur bangsa yang relevan diterapkan dalam kepemimpinan saat ini. Ia mengingatkan bahwa sikap saling benci dan dendam hanya akan melemahkan bangsa.
“Guru-guru kita, kiai-kiai kita, leluhur kita mengajarkan selalu Mikul Dhuwur Mendhem Jero, tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa dendam. Berbeda tidak masalah, sesudah berbeda cari persatuan, cari kesamaan musyawarah untuk mufakat itu kepribadian bangsa Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu menjadi inti ajakan rekonsiliasi yang ia sampaikan, dengan menekankan pentingnya kepentingan rakyat ditempatkan di atas ego politik maupun kelompok.
Tegaskan Sumpah Jabatan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kembali menyinggung sumpah jabatan yang diucapkannya saat dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Ia menegaskan tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945.
Perlindungan tersebut, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik atau militer, tetapi juga tantangan keseharian yang dirasakan masyarakat.
“Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari berbagai ancaman, mulai dari ancaman fisik, kemiskinan, kelaparan hingga keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Prabowo.
Ia menutup dengan penegasan komitmen untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara, dengan prioritas utama menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
