JAKARTA, Porostimur.co – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyatakan bahwa pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk sementara waktu ditangguhkan. Penundaan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Asia Barat.
Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan tidak ada pertemuan atau pembahasan khusus mengenai BoP dalam sepekan terakhir. Hal ini disampaikan dalam press briefing pada Jumat (6/3).
“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini,” ujar Yvonne dalam keterangan yang dikutip Sabtu (7/3).
Menurutnya, seluruh pembahasan terkait Board of Peace saat ini berada dalam status on hold. Pemerintah Indonesia kini memfokuskan perhatian pada perkembangan konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Serangan tersebut kemudian dibalas oleh Iran dengan menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk.
Yvonne menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini terus memantau situasi di kawasan tersebut. Fokus utama diplomasi Indonesia adalah memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak konflik.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih luas.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan nasional.
Pemerintah Indonesia, kata dia, juga secara konsisten berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan serta mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyampaikan bahwa pembicaraan dalam Board of Peace sementara dihentikan akibat memanasnya situasi geopolitik di Asia Barat.
“Sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold. Semua perhatian teralihkan ke situasi di Iran,” ujar Sugiono beberapa hari lalu.
Sementara itu, sejumlah pihak di dalam negeri, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan kelompok mahasiswa, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi bahkan mencabut keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.
Mereka menilai forum tersebut belum efektif mendorong terwujudnya kemerdekaan yang adil bagi Palestina.***
